Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Persaingan antara kelompok sayap kanan dan sayap kiri di Israel kini bukan lagi sekadar perebutan kursi perdana menteri. Persaingan tersebut telah berkembang menjadi pertentangan mengenai wilayah Palestina, penyelesaian politik, ekonomi, bahkan karakter sistem politik serta batas kewenangan pemerintah dan lembaga peradilan.

Berdasarkan laporan Al Jazeera, sejak kemenangan Partai Likud pada 1977, keseimbangan kekuatan politik di Israel telah mengalami perubahan. Posisi kelompok sayap kiri terus melemah, sementara kelompok sayap kanan beserta koalisi keagamaan dan nasionalisnya semakin memperkuat kekuasaan.

Gempa Politik 1977: Berakhirnya Dominasi Kelompok Sayap Kiri

Pada akhir 1976, pemerintahan Yitzhak Rabin menghadapi kemarahan publik Israel akibat kegagalan dalam perang 1973. Pada saat yang sama, berbagai skandal keuangan dan kasus korupsi turut melemahkan legitimasi pemerintahannya.

Rabin akhirnya terpaksa mengundurkan diri, parlemen Israel (Knesset) dibubarkan, dan jadwal pemilu dimajukan menjadi Mei 1977. Pada 17 Mei 1977, Partai Likud yang dipimpin Menachem Begin memenangkan pemilu dan mengakhiri dominasi Partai Buruh yang telah berlangsung sejak berdirinya Israel.

Kemenangan tersebut bertumpu pada dukungan komunitas Yahudi Timur yang dikenal sebagai Mizrahi. Kelompok ini sebelumnya mengalami marginalisasi dan diskriminasi dari kalangan elite Yahudi Ashkenazi, yang secara historis memiliki hubungan erat dengan kelompok sayap kiri.

Dengan naiknya Begin ke tampuk kekuasaan, semakin menguat pula orientasi politik yang menggabungkan nasionalisme dengan identitas keagamaan, mendukung ekonomi pasar, dan berpegang pada doktrin “Israel Raya”.

Pendekatan ini berseberangan dengan warisan politik sayap kiri yang bercorak sosialis dan sekuler.

Perjanjian Oslo: Persoalan Palestina Kembali Menjadi Pusat Perdebatan Politik Israel

Setelah Perang Lebanon pada 1982 dan krisis ekonomi yang menyertainya, pemilu 1984 memperlihatkan bahwa tidak satu pun dari dua kubu politik utama mampu meraih kemenangan mutlak.

Koalisi Partai Buruh yang dipimpin Shimon Peres memperoleh 44 kursi, sedangkan Partai Likud di bawah kepemimpinan Yitzhak Shamir meraih 41 kursi. Kedua partai kemudian membentuk pemerintahan persatuan nasional dan menyepakati pembagian masa jabatan kepala pemerintahan di antara mereka. Dengan dimulainya Intifada Palestina Pertama pada 1987, perbedaan pandangan mengenai wilayah Palestina semakin tajam.

Akhirnya, pada 1990, pemerintahan persatuan nasional Israel runtuh akibat berbagai perselisihan, termasuk perbedaan sikap terhadap prakarsa perdamaian Amerika Serikat. Dalam pemilu 1992, Partai Buruh di bawah kepemimpinan Yitzhak Rabin kembali berkuasa dan pada 1993 menandatangani Perjanjian Oslo.

Kesepakatan tersebut berarti pengakuan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan membuka jalan bagi pembentukan Otoritas Palestina, yang kemudian memperoleh kewenangan untuk mengelola sejumlah kota utama Palestina.

Pemerintahan Rabin juga menghentikan pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan permukiman yang dianggap tidak mendesak dan mengalihkan sumber daya tersebut untuk pembangunan sekolah, jalan, dan infrastruktur di wilayah dalam Garis Hijau. Kebijakan ini berlangsung bersamaan dengan masuknya investasi dan pertumbuhan sektor teknologi.

Meskipun demikian, kelompok sayap kanan yang dipimpin Benjamin Netanyahu menentang Perjanjian Oslo. Mereka memandang penyerahan wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai ancaman terhadap hak historis dan keamanan Israel.

Setelah meningkatnya serangan bom dan pembunuhan Rabin pada 1995, Netanyahu memenangkan pemilu Israel pada 1996 dengan selisih suara yang tipis. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan persyaratan keamanan sebelum dilakukan penarikan pasukan dari wilayah Palestina.

Intifada Kedua dan Munculnya Kelompok Politik Tengah

Partai Buruh yang dipimpin Ehud Barak kembali berkuasa pada 1999. Namun, dalam pertemuan Camp David pada 2000, pemerintahannya gagal mencapai kesepakatan akhir dengan pihak Palestina.

Setelah pecahnya Intifada Kedua dan meningkatnya bentrokan, Barak dikalahkan Ariel Sharon dalam pemilu 2001. Pada 2002, pemerintahan Sharon melancarkan Operasi Defensive Shield (Perisai Pertahanan). Operasi tersebut berlangsung bersamaan dengan dimulainya pembangunan tembok pemisah.

Pada 2005, penarikan Israel dari Jalur Gaza memicu perpecahan di tubuh Partai Likud. Sharon kemudian meninggalkan Likud dan mendirikan partai berhaluan tengah bernama Kadima, yang mendukung penyelesaian konflik berdasarkan pembentukan dua negara.

Dalam pemilu Israel pada 2006, Kadima menjadi partai terbesar, sementara jumlah kursi Likud merosot menjadi hanya 12 kursi. Namun, perkembangan tersebut tidak berarti bahwa kelompok sayap kiri tradisional telah kembali berkuasa. Pada pemilu 2009, Kadima memperoleh 28 kursi dan Likud meraih 27 kursi.

Meskipun demikian, Netanyahu berhasil membentuk pemerintahan dengan dukungan partai-partai sayap kanan dan keagamaan, sementara jumlah kursi Partai Buruh telah menyusut menjadi 13 kursi.

Seiring gagalnya berbagai upaya mencapai kesepakatan politik, posisi kelompok sayap kiri di Israel semakin melemah, sedangkan dominasi kelompok sayap kanan terus menguat.

Lembaga Peradilan dan Perang Gaza: Semakin Dalamnya Perpecahan Politik

Pada akhir 2022, Benjamin Netanyahu kembali berkuasa di Israel dan membentuk pemerintahan yang terdiri atas kelompok sayap kanan dan partai-partai keagamaan. Pada 2023, pemerintahannya mengajukan rancangan reformasi sistem peradilan yang bertujuan mengurangi sebagian kewenangan Mahkamah Agung dan memperbesar pengaruh politisi dalam proses pengangkatan hakim. Rancangan tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.

Sebagian pihak memandangnya sebagai upaya menciptakan keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Sementara itu, kelompok penentang memperingatkan bahwa penerapannya akan melemahkan independensi lembaga peradilan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Selanjutnya, perang Gaza yang pecah setelah Operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan kelompok perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023 semakin memperjelas perbedaan pandangan internal Israel mengenai keamanan dan masa depan kawasan tersebut.

Netanyahu dan para sekutunya menekankan pentingnya melanjutkan operasi militer. Sebaliknya, kelompok oposisi serta sejumlah tokoh keamanan dan politik menuntut agar pemerintah memprioritaskan pemulangan para sandera, menyusun rencana untuk masa pascaperang, serta meminta pertanggungjawaban para pejabat atas kegagalan keamanan yang terjadi.

Dengan demikian, perselisihan politik di Israel telah berkembang melampaui persaingan mengenai wilayah dan kesepakatan politik. Pertentangan tersebut kini mencakup persoalan yang lebih luas, yakni identitas negara, keamanan Israel, batas kewenangan pemerintah, serta peran lembaga peradilan. Semua itu berlangsung ketika kelompok  sayap kiri di Israel terus kehilangan pengaruhnya, sementara dominasi kelompok sayap kanan dalam politik Israel semakin mengakar.